Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang seringkali mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan. Peran pemerintah dalam merancang kebijakan yang dapat mengurangi kemacetan lalu lintas menjadi sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Menurut Bambang Prihartono, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, “Peran pemerintah dalam merancang kebijakan yang dapat mengurangi kemacetan lalu lintas haruslah proaktif dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Transportasi umum yang efisien dan terintegrasi serta pengaturan lalu lintas yang baik menjadi kunci dalam mengurangi kemacetan.”
Salah satu kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memperluas jaringan transportasi umum, seperti busway, MRT, dan LRT. Dengan adanya transportasi umum yang efisien dan terjangkau, masyarakat akan lebih tertarik untuk meninggalkan kendaraan pribadi mereka dan beralih menggunakan transportasi umum.
Selain itu, pengaturan lalu lintas yang baik juga sangat diperlukan. Menurut Toto Wijoyo, pakar transportasi dari Universitas Indonesia, “Pemerintah perlu melakukan pengaturan lalu lintas yang lebih ketat, seperti penerapan ganjil-genap atau pembatasan kendaraan bermotor di beberapa ruas jalan tertentu pada jam-jam sibuk.”
Namun, tidak hanya kebijakan mengenai transportasi umum dan pengaturan lalu lintas yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dalam merancang kebijakan yang dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, pemerintah juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain, seperti pembangunan infrastruktur yang memadai dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berbagi jalan.
Dengan demikian, peran pemerintah dalam merancang kebijakan yang dapat mengurangi kemacetan lalu lintas menjadi sangat vital dalam upaya menciptakan kota yang lebih nyaman dan berkelanjutan. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun ahli transportasi, perlu bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan kemacetan lalu lintas ini.